Tanah Longsor Merusak Akses Jalan, 2 Rumah Warga Terancam
Tanah Longsor Merusak Akses Jalan, 2 Rumah Warga Terancam bpbd.cirebonkota.go.id- Tanah longsor yang terjadi pada hari senin (20/02/23) di RW 07 Harjamukti, mengakibatkan rusaknya sebagian akses jalan warga. Selain merusak akses jalan, Tanah Longsor pada pinggiran sungai ini juga merusak bagian depan rumah milik warga. BPBD Kota Cirebon menduga Tanah Longsor dengan panjang 13 Meter dengan tinggi 3 Meter terjadi akibat Hujan deras yang menyebabkan debit air sungai meningkat BPBD Kota Cirebon menerima informasi awal pukul 09.00 WIB dari masyrakat sekitar.Kami melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan intansi terkait mengenai kejadian tersebut karena masih berpotensi terjadinya longsor susulan.Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian ini, namun warga mengalami kerugian karena bagian depan rumahnya rusak. Selain mengalami kerugian, tedapat juga 2 rumah lainnya yang terancam karena posisinya tidak jauh dari titik longsor tersebut.untuk penanganan lebih lanjut BPBD Kota Cirebon sudah meneruskan kepada instansi terkait agar segera dilakukan penanganan secepatnya PUSDALOPS PBMchmmdka
Sinergitas Layanan Cirebon Siaga 112 DKIS Dan BPBD
bpbd.cirebonkota.go.id – Layanan Cirebon Siaga 112 yang diresmikan sejak tanggal 29 Oktober 2018 dinilai positif karena telah membantu masyarakat dalam situasi ketanggapdaruratan. Penilaian tersebut disimpulkan dari evaluasi Layanan Cirebon Siaga 112 yang digelar Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon dan perangkat daerah di Ruang Adipura Kencana, Balai Kota Cirebon, Rabu (7/04). “Sinergi antar perangkat daerah dalam layanan ini sudah terbangun, tinggal mengoptimalkan dan penyesuaian jika ada reorganisasi. Dari hasil evaluasi ini, kita akan rumuskan bagaimana terkait mekanisme dan operasional prosedur,” ucap Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon, Drs. Sumanto. Di sisi lain, Kepala BPBD Kota Cirebon, Khaerul Bahtiar, S.T. menyampaikan usul terkait adanya identitas pelapor untuk dimunculkan. Hal tersebut membantu dalam penanganan laporan tersebut. Sementara itu, Kepala DKIS, Ma’ruf Nuryasa, A.P. menyampaikan bahwa layanan 112 merupakan fasilitas berupa panggilan bebas pulsa yang bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk melaporkan kejadian di lapangan yang membutuhkan penanganan pemerintah. “Berdasarkan data rekapitulasi layanan Cirebon Siaga 112 selama tahun 2020 hingga Maret 2021 jenis kedaruratan di Kota Cirebon yang terbanyak yakni pada layanan ambulance sebanyak 98 dilanjut dengan layanan BPBD sebanyak 91 layanan,” jelas Ma’ruf. Sumber : cirebonkota.go.id (rvd/rvd)
BPBD dan Sekda Kota Cirebon Mengikuti Acara Rakornas Penanggulangan Bencana Tahun 2021
bpbd.cirebonkota.go.id – Pada awal Maret 2021 lalu, pentaheliks penanggulangan bencana menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) 2021. Rakornas PB 2021 menghasilkan sejumlah arahan, khususnya yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada 3 Maret 2021. Penyelenggaraan Rakornas PB 2021 di tengah pandemi covid-19 ini dihadiri berbagai heliks, yaitu pemerintah, masyarakat, pakar atau akademisi, lembaga usaha dan media massa melalui virtual maupun kanal Youtube BNPB Indonesia. Rakornas PB 2021 berlangsung pada 3 – 5 Maret dan dilanjutkan pada 9 – 10 Maret 2021. Bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Sekda Kota Cirebon, Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si., mengikuti Rakornas PB Tahun 2021. Rakor juga diikuti oleh Kalak BPBD, Khaerul Bahtiar, S.T., unsur kepolisian, kejaksaan, dan sekretariat daerah, Rabu (03/03). Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan beberapa poin dalam merespons tantangan penanggulangan bencana kini, khususnya pandemi covid-19. Di samping itu Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana, termasuk 35 negara paling rawan di dunia. Presiden Jokowi menekankan bahwa kunci utama dalam mengurangi risiko bencana adalah aspek pencegahan dan mitigasi bencana. “Sudah disampaikan berulang dan jangan sampai terlambat. Ini bukan berarti aspek yang lain tidak penting. Jangan sampai reaktif tetapi perlu antisipasi yang baik dan detail,” ujar Jokowi. Terkait dengan pengurangan risiko bencana, ini perlu terintegrasi dari hulu, tengah dan hilir. Upaya ini juga perlu menghindari ego sektoral, ego daerah dan semua terintegrasi, serta saling mengisi dan melengkapi. “Tidak boleh ada yang merasa ini bukan tugas saya, bukan urusan saya. Hati-hati ini bencana, berbeda dengan hal normal,” tegas Jokowi. Di akhir arahan yang dihadiri kepada daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia, Presiden Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih kepada BNPB, BPBD, dan semua pihak yang telah mendedikasikan seluruh waktu dalam penanggulangan bencana di Tanah Air. Efektivitas penanganan bencana mendapatkan tantangan terberat karena dalam waktu yang bersamaan harus berupaya memutus mata rantai penularan covid-19. Hingga tanggal 5 Februari 2021, tercatat 359 pengungsi dan sukarelawan di Sulawesi Barat yang terkonfirmasi positif covid-19. Hal ini memberikan gambaran bahwa bencana di masa pandemi merupakan tantangan berat yang harus ditanggulangi bersama segenap elemen bangsa dengan lebih baik, efektif dan tentu saja aman baik itu bagi penyintas maupun bagi pelaku penanggulangan bencana. Rakornas PB 2021 menghadirkan pejabat tinggi negara maupun perwakilan BPBD, praktisi dan akademisi untuk membahas tantangan penanggulangan bencana pada tahun ini termasuk Jend. TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan, M.P.A., Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P., Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T., Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P., dan narasumber lainnya. (rvd/rvd)